Dissertation · 2018 · Open access

KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAHPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015

Muhammad Oky Andrianto

Universitas Airlangga Repository (Universitas Airlangga) · Published 23 January 2018

Open PDFCite this paper

In brief

“KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAHPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015” is a 2018 dissertation by Muhammad Oky Andrianto, published in Universitas Airlangga Repository (Universitas Airlangga). OpenAlex counts 0 citations as of 19 November 2026. It is open access: the full text is free to read at Universitas Airlangga Repository (Universitas Airlangga).

Citations
0
Authors
1

Abstract

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada para pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan Dapat dikatakan bahwa upah merupakan bilangan dengan besaran nilai tertentu yang diukur dari tingkat konsumsi yang diperlukan oleh buruh untuk menghasilkan tenaga untuk bekerja setiap harinya. Di sini terlihat adanya timbal balik antara buruh yang menukar tenaga bekerjanya dengan suatu nilai upah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga sesuai dengan tingkat perkembangan produksi ekonomi masyarakat yang telah mencapai industrialisasi memungkinkan adanya praktek produksi yang menitikberatkan pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai buruh di bidangnya. \nUntuk memberikan suatu pedoman kepada pengusaha yang memiliki hubungan kerja dengan buruh/pekerjanya, pemerintah memberikan upah minimum yang merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Penentuan upah minimum ini besaran dari upah yang harus diterima oleh buruh, tidak boleh kurang atau dibawah daripada upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus mensyaraktan adanya tanggung jawab dari perusahaan untuk memenuhinya. Para pihak yang berkepentingan di dalam ketentuan upah minimum, masing-masing memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi, baik dari pemerintah, pengusaha, maupun pekerja/buruh. Agar harapannya untuk kedepan adalah tidak ada lagi yang dirugikan dalam proses pelaksanaan upah minimum, serta selanjutnya dalam pelaksanaan aturan-aturan tersebut, harus ada bentuk pengawasan dari pemerintah untuk pelaksanaan aturan yang lebih baik lagi.

Cite this paper

Formatted from the catalogue record. Check names, capitals and page numbers against the paper before you submit.

APA 7

Andrianto, M. O. (2018). KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAHPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015. Universitas Airlangga Repository (Universitas Airlangga). http://repository.unair.ac.id/69264/1/abstrak.pdf

MLA 9

Andrianto, Muhammad Oky. “KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAHPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015.” Universitas Airlangga Repository (Universitas Airlangga), 2018. http://repository.unair.ac.id/69264/1/abstrak.pdf.

Chicago

Andrianto, Muhammad Oky. 2018. “KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAHPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015.” Universitas Airlangga Repository (Universitas Airlangga). http://repository.unair.ac.id/69264/1/abstrak.pdf.

Harvard

Andrianto, M. O. (2018) ‘KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAHPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015’, Universitas Airlangga Repository (Universitas Airlangga). Available at: http://repository.unair.ac.id/69264/1/abstrak.pdf.

IEEE

M. O. Andrianto, “KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAHPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015,” Universitas Airlangga Repository (Universitas Airlangga), 2018.

BibTeX

@phdthesis{andrianto2018kewenangan,
  title     = {{KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAHPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015}},
  author    = {Andrianto, Muhammad Oky},
  year      = {2018},
  url       = {http://repository.unair.ac.id/69264/1/abstrak.pdf}
}

Download for a reference manager: BibTeX (.bib) · RIS for Zotero, Mendeley and EndNote (.ris)

Topic and keywords

Social Sciences › Social Sciences › Law › Indonesian Legal and Regulatory Studies

  • minimum wage determination
  • labor law
  • employer obligations
  • workers' rights
  • labor relations
  • labor courts
  • trade associations
  • Indonesia labor law

Work with this paper

Most-cited papers in Social Sciences

All highly cited Social Sciences papers

Questions about this paper

How do I cite this paper in APA style?

Andrianto, M. O. (2018). KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAHPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015. Universitas Airlangga Repository (Universitas Airlangga). http://repository.unair.ac.id/69264/1/abstrak.pdf

How many times has this paper been cited?

0 times, according to OpenAlex on 19 November 2026. Google Scholar and Scopus count different sets of sources, so their numbers differ.

Is this paper free to read?

Yes. It is open access at Universitas Airlangga Repository (Universitas Airlangga): sign in and open the PDF from this page.

Who wrote this paper?

Muhammad Oky Andrianto.

Bibliographic data from OpenAlex (CC0), last checked 19 November 2026. ResearchGuru does not host this paper; once you are signed in, the links open it at the publisher or the repository that does.