Journal article · 2016 · Open access

Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar

Mandala Harefa

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7(1), 67–82 · Published 7 December 2016 · DOI 10.22212/jekp.v7i1.414

Open PDFView at the publisherCite this paper

In brief

“Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar” is a 2016 journal article by Mandala Harefa, published in Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. OpenAlex counts 31 citations as of 21 November 2026. It is open access under a CC BY-NC-SA licence: the full text is free to read at Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.

Citations
31
Most cited in
2025 (9)
Field-weighted impact
1.72
References
15
Authors
1

Abstract

Melalui implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, kewenangan pemungutan pajak dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Kondisi tersebut akan menstimulasi pemerintah daerah untuk berupaya lebih keras mencari potensi pendapatan PAD dari sektor PBB-P2 pada wilayah kewenangannya, termasuk di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah di Kota Makassar dan (2) mengetahui faktor penghambat efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pemungutan PBB-P2 oleh Dispenda Makassar meliputi wilayah perkotaan. Data mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lembaga terkait dan data sekunder dari berbagai terbitan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan pemungutan Pajak Bumi Bangunan P2 dilaksanakan oleh Dispenda Pemerintah Kota Makassar dengan membentuk lembaga khusus yang berbentuk unit pelaksana tugas (UPT), yang kewenangan pemungutan mencakup daerah perkotaan. Beberapa upaya sosialisasi dalam meningkatkan pemungutan PBB-P2, antara lain dengan merevisi basis data yang diperoleh dari KPP, merevitalisasi pemungutan, meningkatkan pengawasan hasil pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi dengan lembaga yang terkait, untuk pembayaran PBB. Efektivitas pemungutan PBB-P2 yang telah dilaksanakan oleh Dispenda melalui UPT khusus PBB Kota Makassar menunjukkan kriteria “sangat efektif”, namun demikian proporsi dari sisi penerimaan masih rendah. Kenaikan penerimaan tersebut semata-mata adanya kebijakan menaikkan tarif PBB yang diberlakukan oleh Pemkot. Sedangkan sumbangan PBB tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa peran penerimaan PBB terhadap realisasi PAD Kota Makassar termasuk dalam kriteria masih rendah.

Cite this paper

Formatted from the catalogue record. Check names, capitals and page numbers against the paper before you submit.

APA 7

Harefa, M. (2016). Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7(1), 67–82. https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.414

MLA 9

Harefa, Mandala. “Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar.” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, vol. 7, no. 1, 2016, pp. 67–82. https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.414.

Chicago

Harefa, Mandala. 2016. “Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar.” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 7 (1): 67–82. https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.414.

Harvard

Harefa, M. (2016) ‘Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar’, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7(1), pp. 67–82. doi:10.22212/jekp.v7i1.414.

IEEE

M. Harefa, “Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar,” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, vol. 7, no. 1, pp. 67–82, 2016, doi: 10.22212/jekp.v7i1.414.

BibTeX

@article{harefa2016kendala,
  title     = {{Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar}},
  author    = {Harefa, Mandala},
  journal   = {Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik},
  year      = {2016},
  volume    = {7},
  number    = {1},
  pages     = {67--82},
  doi       = {10.22212/jekp.v7i1.414},
  url       = {https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.414}
}

Download for a reference manager: BibTeX (.bib) · RIS for Zotero, Mendeley and EndNote (.ris)

Citations by year

YearCitationsShare of the best year
201711
201911
202011
202122
202244
202377
202455
202599
202611

Its field-weighted citation impact is 1.72: it has been cited 1.72 times as often as the average work of the same field, type and year (1.00 is the world average).

Topic and keywords

Social Sciences › Social Sciences › Political Science and International Relations › Local Government Finance and Decentralization

  • land tax
  • PBB-P2
  • urban land tax
  • tax collection effectiveness
  • regional own-source revenue
  • Makassar
  • tax administration
  • tax collection barriers

Work with this paper

Most-cited papers in Social Sciences

All highly cited Social Sciences papers

Questions about this paper

How do I cite this paper in APA style?

Harefa, M. (2016). Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7(1), 67–82. https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.414

How many times has this paper been cited?

31 times, according to OpenAlex on 21 November 2026. Google Scholar and Scopus count different sets of sources, so their numbers differ.

Is this paper free to read?

Yes. It is open access at Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik: sign in and open the PDF from this page.

Who wrote this paper?

Mandala Harefa.

What is the DOI of this paper?

10.22212/jekp.v7i1.414, permanently at https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.414. Sign in and open it from this page.

Bibliographic data from OpenAlex (CC0), last checked 21 November 2026. ResearchGuru does not host this paper; once you are signed in, the links open it at the publisher or the repository that does.