Journal article · 2022 · Open access

KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKADANG

M Fahrudin Andri Andriyansyah, Hisbul Luthfi Ashsyarofi

Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6(3), 1389–1405 · Published 23 August 2022 · DOI 10.33474/hukeno.v6i3.17650

Open full textView at the publisherCite this paper

In brief

“KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKADANG” is a 2022 journal article by M Fahrudin Andri Andriyansyah and Hisbul Luthfi Ashsyarofi, published in Jurnal Hukum dan Kenotariatan. OpenAlex counts 4 citations as of 21 November 2026. It is open access under a CC BY licence: the full text is free to read at Jurnal Hukum dan Kenotariatan.

Citations
4
Most cited in
2025 (2)
Field-weighted impact
1.07
Authors
2

Abstract

Kecamatan Kedungkandang memiliki posisi strategis dalam agenda pembangunan di Kota Malang, apalagi ditambah dengan keberadaan exit tol Malang-Pandaan (MAPAN) yang menjadikan kecamatan kedungkandang sebagai pintu masuk untuk memudahkan perpindahan orang dan barang. Oleh karena potensi masifnya pembangunan di wilayah kecamatan ini, maka penting kiranya memastikan adanya kebijakan penataan ruang yang berorientasi pada pemenuhan ruang terbuka hijau publik sebagai upaya untuk melindungi lingkungan hidup akan berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat di wilayah Kota Malang secara umum dan Kecamatan Kedungkandang secara khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah Kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Metodologi Penelitian menggunakan penelitian sosiolegal dengan malakukan kajian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan tata ruang di Kota Malang. Pada tahap berikutnya dilakukan penelitian secara sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung kepada sejumlah stakeholder. Kebijakan RTH Publik di Wilayah Kecamatan Kedung Kandang dapat dilihat melalui sejumlah Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah, termasuk juga penjabarannya. Hambatan pelaksanaannya yaitu: Pertama, adanya penetapan RTH Publik dilahan Private, Kedua, Penggunaan Aset Pemkot tidak hanya untuk kepentingan RTH dan Ketiga, Anggaran Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbatas.Kata-Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Publik, Kedungkandang, Malang Kedungkandang District has a strategic position in the development agenda of Malang City, especially related to the existence of the Malang-Pandaan Toll Gate which makes Kedungkandang District an entry point to facilitate the movement of people and goods. Given the enormous development potential in this district, it is important to ensure a spatial planning policy that is oriented towards fulfilling public green open spaces in terms of environmental protection and contributing to the quality of life of people in the urban area of Malang in general and Kedungkandang Regency in particular. According to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, the percentage of green open space in urban areas is at least 30 (thirty) percent of the urban area, and the percentage of public green open space in urban areas is at least 20 (twenty) percent of the total area urban. Methodology This research uses social law research by conducting a normative study of the laws and regulations related to spatial planning policies in the city of Malang. In the next stage, sociological research is carried out by conducting direct interviews with various stakeholders. Public green open space policies in KedungKandang District can be seen…

Cite this paper

Formatted from the catalogue record. Check names, capitals and page numbers against the paper before you submit.

APA 7

Andriyansyah, M. F. A., & Ashsyarofi, H. L. (2022). KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKADANG. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6(3), 1389–1405. https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17650

MLA 9

Andriyansyah, M Fahrudin Andri, and Hisbul Luthfi Ashsyarofi. “KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKADANG.” Jurnal Hukum dan Kenotariatan, vol. 6, no. 3, 2022, pp. 1389–1405. https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17650.

Chicago

Andriyansyah, M Fahrudin Andri and Hisbul Luthfi Ashsyarofi. 2022. “KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKADANG.” Jurnal Hukum dan Kenotariatan 6 (3): 1389–1405. https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17650.

Harvard

Andriyansyah, M. F. A. and Ashsyarofi, H. L. (2022) ‘KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKADANG’, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6(3), pp. 1389–1405. doi:10.33474/hukeno.v6i3.17650.

IEEE

M. F. A. Andriyansyah and H. L. Ashsyarofi, “KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKADANG,” Jurnal Hukum dan Kenotariatan, vol. 6, no. 3, pp. 1389–1405, 2022, doi: 10.33474/hukeno.v6i3.17650.

BibTeX

@article{andriyansyah2022kebijakan,
  title     = {{KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKADANG}},
  author    = {Andriyansyah, M Fahrudin Andri and Ashsyarofi, Hisbul Luthfi},
  journal   = {Jurnal Hukum dan Kenotariatan},
  year      = {2022},
  volume    = {6},
  number    = {3},
  pages     = {1389--1405},
  doi       = {10.33474/hukeno.v6i3.17650},
  url       = {https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17650}
}

Download for a reference manager: BibTeX (.bib) · RIS for Zotero, Mendeley and EndNote (.ris)

Citations by year

YearCitationsShare of the best year
201311
202311
202522

Its field-weighted citation impact is 1.07: it has been cited 1.07 times as often as the average work of the same field, type and year (1.00 is the world average).

Topic and keywords

Social Sciences › Social Sciences › Geography, Planning and Development › Local Governance and Planning

  • spatial planning policy
  • Malang
  • Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning
  • regional regulation
  • spatial plan
  • municipal budget constraints
  • environmental protection
  • quality of life

Work with this paper

Most-cited papers in Social Sciences

All highly cited Social Sciences papers

Questions about this paper

How do I cite this paper in APA style?

Andriyansyah, M. F. A., & Ashsyarofi, H. L. (2022). KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKADANG. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6(3), 1389–1405. https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17650

How many times has this paper been cited?

4 times, according to OpenAlex on 21 November 2026. Google Scholar and Scopus count different sets of sources, so their numbers differ.

Is this paper free to read?

Yes. It is open access at Jurnal Hukum dan Kenotariatan: sign in and open the full text from this page.

Who wrote this paper?

M Fahrudin Andri Andriyansyah, Hisbul Luthfi Ashsyarofi.

What is the DOI of this paper?

10.33474/hukeno.v6i3.17650, permanently at https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17650. Sign in and open it from this page.

Bibliographic data from OpenAlex (CC0), last checked 21 November 2026. ResearchGuru does not host this paper; once you are signed in, the links open it at the publisher or the repository that does.